Apa itu B2G?

Terdapat beberapa cara sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya; salah satunya adalah dengan model B2G (dibaca Bi-Tu-Ji). B2G adalah singkatan dalam bahasa Inggris dari Business-to-Government, atau dalam bahasa Indonesia diartikan secara harfiah sebagai bisnis-ke-pemerintah.

Apa yang Dimaksud dengan B2G?

Istilah B2G ditujukan model transaksi penjualan dan pemasaran barang dan jasa yang secara spesifik ditujukan kepada pemerintah. Model B2G sendiri memang kurang terlihat signifikan karena pada dasarnya bisnis model ini tidak memiliki dampak secara langsung terhadap konsumen biasa alias masyarakat.

Walaupun tidak banyak yang tahu, namun model bisnis ini cukup menjanjikan. Model B2G sebenarnya tidak jauh berbeda dengan B2B, secara konsep keduanya sama-sama memiliki pengertian transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu organisasi atau instansi dengan organisasi atau instansi lainnya.

Kerjasama antara pemrintah dengan swasta alias perusahaan bukanlah hal yang baru dan jarang terjadi. Pemerintah secara instansi bekerja dalam bidang jasa, sehingga jika ada program pembangunan atau pengadaan, disinilah peran perusahaan swasta dibutuhkan.

Keuntungan dan Kerugian Model B2G

Pemerintah sebagai klien membutuhkan interaksi dan penanganan yang berbeda dibandingkan dengan bisnis lain (B2B) dan konsumen (B2C). Namun semuanya memiliki tantangannya masing-masing. Satu hal yang perlu diketahui adalah memiliki kontrak bisnis dengan pemerintah adalah kesabaran dalam waktu.

Pemerintah cenderung membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyetujui pengerjaan sebuah proyek baru. Adanya lapisan regulasi yang harus dipertimbangkan dapat menghambat efisiensi keseluruhan dari proses kontrak tersebut.

B2G banyak melibatkan serangkaian dokumen yang harus disetujui oleh berbagai jabatan yang berhubungan dengan pengadaan proyek tersebut; bukan hanya persetujuan pada jenjang vertikal saja, namun terkadang juga melibatkan persetujuan antar instansi pemerintah.

Waktu yang panjang dan verifikasi yang berulang adalah hal yang umum yang terjadi. Hal ini diperlukan karena proyek pemerintah melibatkan uang rakyat dan penyediaan produk dan jasa untuk kepentingan masyarakat banyak.

Kontrak pemerintah seringkali bernilai besar dan lebih stabil, dan untuk perusahaan yang memiliki riwayat kontrak atau kerja dengan pemerintah dan berakhir sukses biasanya lebih mudah mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan kontrak berikutnya.